Ini Alasan MA Izinkan Eks Koruptor Nyaleg

Oleh : Sulastri Habeahan on pada Jumat 14 September 2018, 20:28 WIB

Jakarta - Mantan koruptor mendapat lampu hijau dari Mahkamah Agung (MA) untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias nyaleg. Apa alasannya?

'Izin' dari MA itu lahir dari putusan terhadap permohonan gugatan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Aturan itu melarang mantan koruptor nyaleg, tetapi digugat karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MA pun sependapat dengan gugatan itu.

"Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," kata juru bicara MA Suhadi kepada detikcom, Jumat (14/9/2018).

Permohonan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Melalui putusan itu, maka larangan mantan koruptor nyaleg dalam PKPU tersebut dibatalkan.
"Ya (mantan koruptor boleh nyaleg) sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK," ucapnya.

Dengan putusan itu, PKPU itu bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi:

Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
(dhn/tor)

Berita terkait

• Perludem Nilai Parpol Majukan Eks Koruptor Nyaleg karena Punya Dana
• PP Muhammadiyah Minta KPU Beri Tanda Caleg Eks Napi Korupsi
• KPU: Beberapa Partai Sudah Coret Caleg Eks Koruptor
• KPK soal 38 Eks Koruptor Tetap Nyaleg: Pilih Sesuai Track Record!
• Ada 3 Caleg DPD yang Eks Napi Korupsi
• Ini 38 Eks Koruptor yang Masuk Daftar Caleg 2019
• 38 Eks Napi Korupsi Masuk DCT Pemilu 2019
• KPU Minta Kemekumham Segera Undangkan Revisi PKPU