Lembaga Pemerintah Non kementerian LKPP Buka Lowongan Kerja S1 Oktober 2023

karer.id/bumn, Analis Hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan lembaga non-kementerian di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, saat ini sedang membuka untuk posisi Analis Hukum. Dikutip dari lkpp.go.id, Lowongan ini dibuka sebagai bagian dari dukungan terhadap tugas dan fungsi Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia LKPP di tahun anggaran .

Sebagai analis hukum di LKPP, Anda akan bertanggung jawab untuk membantu memastikan bahwa pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda akan bertindak sebagai penasehat hukum internal untuk LKPP, dan membantu dalam menyusun dan meninjau dokumen-dokumen hukum terkait pengadaan barang/jasa.

Jika Anda memenuhi persyaratan tersebut, maka Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim LKPP yang terdiri dari para ahli di bidangnya. Anda akan bekerja di lingkungan yang profesional, dengan kesempatan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Selain itu, Anda juga akan memainkan peran penting dalam mendukung tujuan strategis LKPP dalam mempromosikan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Indonesia.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP Tahun Anggaran , kami membutuhkan 1 (satu) Orang Jasa Lainnya Perorangan Analis Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Posisi : Analis Hukum

Ruang Lingkup Pekerjaan :

1. Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum lainnya; 
2. Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum; 
3. Membantu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan/anggaran Tim Hukum pada Biro HOSDM; 
4. Membantu membuat laporan-laporan kegiatan Tim Hukum pada Biro HOSDM; 
5. Membantu melakukan dokumentasi hukum; 
6. Membantu menyiapkan bahan penilaian website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum LKPP; dan 
7. Membantu melaksanakan tugas lainnya sesuai kebutuhan Unit Organisasi.

Kualifikasi :

1. Usia minimal 23 tahun dan maksimal 28 Tahun; 
2. IPK minimal 3,00; 
3. Pendidikan minimal S1 Hukum; 
4. Memiliki pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibidang hukum; 
5. Diutamakan memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan dan pelaksanaan persidangan; 
6. Dapat mengoperasikan Ms. Word, Ms. Excel, dan Power Point; dan 
7. Dapat bekerja secara mandiri dan tim.

Informasi lainnya :

• Pengadaan ini merupakan paket pengadaan jasa lainnya (non ASN) Tahun Anggaran untuk jangka waktu pelaksanaan 8 (delapan) bulan dengan total pagu anggaran untuk masing-masing paket pengadaan jasa lainnya sebesar Rp40.000.000,-/8 bulan atau sebesar Rp5.000.000,-/bulan. 
• Keputusan hasil Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Analis Hukum merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan dan tidak dapat diganggu gugat.

Cara melamar :

Jadi, jika Anda memiliki minat dan kualifikasi yang sesuai, jangan ragu untuk melamar posisi Analis Hukum di LKPP. Ini adalah kesempatan besar untuk bergabung dengan lembaga yang berperan penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik Indonesia.

Batas lamaran : paling lambat tanggal 18 April pukul 17.00 WIB. 

Note : Selalu waspada terhadap semua bentuk jenis penipuan yang beredar. Ingat semua pendaftaran itu tidak dipungut biaya apapun alias Gratis

Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh Pejabat Pengadaan pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui email atau telepon untuk mengikuti tahapan selanjutnya

Pendaftaran secara Online

Silakan Daftar